Posts Tagged ‘artikel pendidikan’

Ujian Nasional atau disingkat dengan UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional (UN) diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 

Ujian Nasional (UN) digelar untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil UN digunakan sebagai:

 

  1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
  2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
  3. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
  4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

 

Peserta UN merupakan siswa yang telah berada pada tahun terakhir di SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK. Peserta juga memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir.

 

Mereka yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu’alimin Al Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA/MA atau SMK.

 

Standar Kelulusan Ujian Nasional

  1. Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk SMK, nilai praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN; dan
  2. Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau satuan pendidikan dapat menetapkan standar kelulusan UN lebih tinggi dari criteria tersebut sebelum pelaksanaan UN.

 

Diambil dari: http://www.kemdiknas.go.id/orang-tua/ujian-nasional.aspx

Advertisements

lulusMeski sudah dinyatakan lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2009, sebanyak 26 siswa lulusan SMA Alfa Centaury, tidak dapat membayar uang registrasi mahasiswa baru. Sebab para siswa yang diterima di UPI, ITB, dan Unpad itu berasal dari keluarga miskin.

Seperti yang dituturkan Ai Masitoh, yang diterima sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi di UPI. Bapaknya hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan ibunya yang tidak bekerja, membuat dirinya kesulitan membayar registrasi.

“Saya sengaja sekolah di sini karena memang gratis. Dengan kuliah, rencananya saya ingin jadi guru agar bisa meringankan beban orangtua,” ucapnya kepada wartawan di SMA Alfa Centaury, Jumat (7/8).

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Yayasan SMA Alfa Centaury, Sony Sugema didampingi Kepala Sekolah SMA Alfa Centaury, Cep Budi D.M., S.Pt. Siswa sekolah ini memang didominasi kalangan tidak mampu. Untuk lulusan angkatan 2009/2010 ini, sebenarnya dari 59 siswa –3 siswa tidak ikut SNMPTN– 35 siswa di antaranya dinyatakan lulus SNMPTN. “Sembilan orang di antaranya tidak bermasalah. Karena mereka masuk melalui jalur ujian saringan masuk (USM) ITB untuk mahasiswa miskin tetapi berprestasi. Sehingga tidak bermasalah mengenai biaya registrasi,” ujar Sony.

Sementara sisanya belum melakukan pembayaran registrasi. Seperti diberitakan sebelumnya, biaya registrasi di Unpad sebanyak Rp 6 juta, UPI sekitar Rp 7 juta, ITB Rp 5 juta, dan UIN Rp 1,2 juta.

“Kita sudah mencoba ke ITB, alhamdullillah ada respons baik dengan mengarahkan pada unit-unit untuk menangani masalah ini. Jadi mereka saat ini baru bisa bayar untuk regsistrasi maba dulu, yakni Rp 1.115.000. Sementara untuk biaya lainnya, katanya bisa dicicil hingga 31 Desember,” ungkapnya.

Meski demikian, biaya mata kuliah sebesar Rp 125 ribu/SKS dirasakan sangat mahal. Apalagi biaya itu harus dibayar sebelum awal perkuliahan dan mereka hanya diberi batas waktu pemunduran waktu pembayaran satu minggu dari hari terakhir registrasi, yakni 14 Agustus.

Sementara di Unpad, dirasakan sulit dan berbelit prosedurnya. Ketika menghadap rektorat dan humas, ternyata harus melalui fakultas masing-masing. Begitu juga dengan di UPI. Baik di UPI maupun Unpad, hanya memberikan waktu satu minggu dari hari terakhir registrasi.

“Di ITB boleh membayar registrasi agar tercatat sebagai maba. Tetapi di Unpad dan UPI tidak boleh dibayar dengan dicicil. Jika tidak juga bayar, kami khawatir kelulusan mereka dibatalkan. Padahal, anak-anak ini sudah berjuang untuk dapat lulus SNMPTN,” katanya.

Selama ini, pihak sekolah sudah berupaya menjalin kerja sama dengan pihak donatur dan lembaga penyedia beasiswa. Namun hanya sedikit sekali penerimaan beasiswa yang diharapkan. “Tahun pertama kelulusan SMA ini, ada seorang anggota DPR RI yang menjadi donatur dengan memberikan uang kuliah bagi 5 orang siswa. Kini, belum ada. Mungkin karena biaya pendidikannya pun mahal,” tuturnya.

Sumber: Galamedia

winnerKoordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jawa Barat-Banten, Prof. Dr. Rochim Suratman menegaskan, hanya 4% lulusan PT yang menjadi wirausahan. Selebihnya sebanyak 96% lebih memilih menjadi karyawan.

Pernyataan itu diungkapkan Rochim Suratman kepada “GM” di ruang kerjanya, Jln. P.H.H. Mustofa 38 Bandung, Selasa (18/11). Ia mengungkapkan hal itu untuk menanggapi program pengembangan kegiatan akademik mahasiswa yang dilakukan Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten.

“Untuk menghadapi kondisi itu, ke depan mahasiswa perlu dibekali pelatihan kewirausahaan. Pasalnya, seperti dituturkan Direktur Akademik Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), makin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang, kemandiriannya akan semakin berkurang,” katanya.

Selanjutnya ia mengatakan, karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, program-program yang dilakukan Kopertis dalam pengembangan kegiatan akademik di PT, lebih mengedepankan sosialisasi berbentuk training. Training diikuti pemimpin PT, dosen, dan mahasiswa.

“Dalam training, biasanya dibekali hal-hal praktis seperti cara membuat proposal penelitian,” tuturnya.

Wasdalbin

Pada kesempatan sama, Rochim mengatakan, dalam pengembangan PTS, Kopertis mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan, pengendalian, dan pembinaan (wasdalbin).

Dikatakannya, aspek yang harus diperhatikan dalam pengawasan PT, yaitu proses belajar mengajar (PBM) yang dilangsungkan di PT. Dalam penyelenggaraan PBM, PT harus mematuhi rambu-rambu yang ditentukan pemerintah.

“Karakteristik kegiatan-kegiatan yang digelar di PT harus sesuai dengan norma-norma akademik,” ujarnya.

Ditambahkannya, bagi PT yang melanggar norma-norma akademik, akan diingatkan dan jika tidak didengar maka akan ditegur. Namun bila masih belum berhasil juga, Kopertis akan melaporkan hal itu ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20081119071421&idkolom=opinipendidikan

Standar pendidikan di Indonesia dinilai masih rendah. Nilai kelulusannya pun ketinggalan 3 tahun dibandingkan Malaysia, Singapura dan Filipina.

Demikian disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla dalam pengarahan peserta Rakornas Revitalisasi Pendidikan di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (8/8/2006).

Menurut Jusuf Kalla, Malaysia, Singapura dan Filipina ternyata ujian Matematika untuk tingkat SLTA di Indonesia dipakai untuk SLTP di negara itu. “Jadi kita ketinggalan 3 tahun. Apakah kita dilahirkan untuk bodoh? Saya kira tidak. Banyak anak-anak kita yang jadi juara dunia. Kalau tidak mau seperti sekarang, orang pintar dan orang kurang pintar bedanya hanya satu yaitu belajar. Kita harus tegas dalam pendidikan. Yang lulus ya lulus, kalau tidak ya tidak,” jelasnya.

Kalla juga menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan mengalami perpecahan di masa depan apabila sumber daya manusia berbeda-beda yang disebabkan oleh kualitas pendidikan yang berbeda-beda di masing-masing daerah.

“Sekarang mencari jenderal dari Ambon dan Papua sudah susah. Suatu daerah yang sumber dayanya rendah, ekonominya akan rendah maka akan terjadi suatu perbedaan,” tukasnya.

Karena itulah sekarang saatnya memperlakukan sebuah norma dan prosedur yang sama untuk penyidikan. Ujian nasional dilakukan karena pemerintah harus mempunyai standar nasional.

“Kalau tahun ini nilai kelulusannya 4,5, saya minta tahun depan menjadi 5. Berguguran lagi tidak apa-apa,” ujar Kalla.

Akibat rendahnya mutu pendidikan tersebut, maka akhirnya seperti sekarang ini ke Malaysia menjadi kuli atau pembantu rumah tangga. Begitu juga kalau ke Singapura dan Hongkong.

“Sementara mereka (tenaga asing) datang ke sini menjadi manajer. Gajinya 100 kali lipat dibandingkan buruh kita. Jadi kita kirim 1 juta orang ke luar negeri, mereka hanya kirim 10 ribu orang, devisanya sama,” jelas Wapres.

Terkait protes dari masyarakat terutama pelajar yang tidak lulus, justru akan membuat peserta didik menjadi bersemangat untuk belajar. “Tapi kalau kita melihat seluruh anak Indonesia gembira, corat-coret, masa depan kita akan kelam karena mereka hanya sekadar diluluskan,” ungkap Kalla.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2006/08/08/154635/652090/10/kalla-pendidikan-indonesia-tertinggal-3-tahun